Satpol PP Kampar Aniaya Pengunjuk Rasa, Pengacara ini Siap Jadi PH Korban Satpol PP, Gratis!!!

RIAU (KoranOnline.co) – Tindakan anarkis yang dilakukan Hambali, Kepala Kantor (Kakan) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kampar beserta anggotanya terhadap pengunjuk rasa di Kantor Bupati Kampar, Senin (16/7), yang berujung ricuh mendapat kecaman dari Pakar Hukum Pidana dari Universitas Islam Riau (UIR) Pekanbaru Dr Yudi Krismen SH. MH.

Kepada KoranOnline.co Dr. Yudi Krismen mengaku sangat menyayangkan tindakan yang diambil oleh Pejabat Eselon II Pemkab Kampar itu, sebab menurutnya, saat ini pemerintah tidak diperbolehkan lagi melakukan tindakan kekerasan, karena institusi pemerintah harus mengutamakan pelayanan, penganyoman dan perlindungan terhadap masyarakat.

Apalagi tindakan dari pengunjuk rasa yang terdiri dari puluhan Tenaga Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) dan Aktivis Gerakan Pemuda Patriotik Indonesia (GPPI) Kampar tersebut dianggap Dr. Yudi adalah hal yang wajar karena peserta aksi memang belum menerima hak mereka selama 7 bulan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar.

“Kita menilai langkah yang diambil Kakan Satpol PP itu sudah tidak lagi manusiawi, sebab sikap keras Eselon II tersebut sudah tidak wajar karena terlihat meledak-ledak, begitu juga dengan emosi anggota Satpol PP yang tampak anarkis dan melakukan tindakan penganiayaan terhadap pengunjuk rasa,” tegasnya ketika dihubungi melalui telepon selularnya.

Selanjutnya, mengenai dua orang korban yang jatuh saat terjadinya kericuhan tersebut, Dr Yudi menerangkan tindakan yang diambil Satpol PP Kampar ketika membubarkan masa itu bisa saja masuk dalam kategori tindak pidana karena menggunakan kekerasan terhadap masyarakat yang sedang menyampaikan aspirasinya.

Bahkan, pria yang juga berprofesi sebagai pengacara itu mengatakan tindakan anarkis yang dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut dapat di tindaklanjuti dengan melakukan penegakan hukum pidana dengan cara membuat laporan atas kejadian itu pada Kepolisian Resor (Polres) Kampar. “Perbuatan pemukulan masuk dalam tindak pidana penganiayaan, apabila korban mengalami luka berat atau yang sempat dikatakan sedang hamil itu mengalami keguguran, maka penganiayaan itu masuk dalam tindak pidana penganiayaan berat,” ulasnya.

Bahkan, Dr Yudi Krismen menyatakan siap datang ke Kampar guna menjadi kuasa hukum bagi kedua korban yang telah menjadi korban keanarkisan ASN Satpol PP tersebut tanpa harus dibayar, sebab disini ia melihat ada kaum lemah yang sedang tertindas dan membutuhkan bantuan, “Apabila kedua korban merasa dirugikan dan ingin menuntut hak nya, saya dan tim siap jadi kuasa hukum untuk keduanya tanpa dibayar satu persen pun,” tegasnya.

Sedangkan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar, Dr Yudi menyarankan untuk segera mengambil tindakan guna meredakan situasi yang kini mulai memanas di tengah masyarakat, jika tidak diambil tindakan, maka ada kemungkinan dapat menimbulkan gelombang massa.

“Langkah awal yang harus diambil menurut saya adalah dengan cara mencopot jabatan Kakan Satpol PP dan beberapa anggotanya yang terlihat jelas melakukan tindakan kekerasan, hal ini tujuannya untuk meredakan kemarahan masyarakat atas tindakan anarkisnya itu, setelah itu barulah dilimpahkan ke ranah hukum untuk menegakkan keadilan,” pungkasnya.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang dihimpun KoranOnline.co di lapangan, dalam unjuk rasa yang digelar puluhan orang itu berakhir ricuh dan dua orang diantaranya dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang, Senin (16/7/2018) sore. Satu korban yang dirawat bernama Fitriani Winarti (24), sedangkan satu orang lainnya sudah bisa rawat jalan. Sumber : https://www.koranonline.co/2018/07/17/pengacara-ini-siap-jadi-ph-korban-satpol-pp-gratis/

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *